Marty Tolak Indonesia Disebut Bangkrutkan Peternak Sapi Australia

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKFSuPjjwDbXd3fH3t_TBi_3wQYtrQfPalBFktapnSpQa01_TKLgUlrwZCKJd4_gLGDsUHiYoflPCRlLmBgYyDuI5OykIfG76gp42Id-1HbKnf1-3P-q1wuRf2YJDR0y73O4L8eDwnGeuX/s1600/marty-natalegawa.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="233" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKFSuPjjwDbXd3fH3t_TBi_3wQYtrQfPalBFktapnSpQa01_TKLgUlrwZCKJd4_gLGDsUHiYoflPCRlLmBgYyDuI5OykIfG76gp42Id-1HbKnf1-3P-q1wuRf2YJDR0y73O4L8eDwnGeuX/s400/marty-natalegawa.jpg" width="400" /></a></div>Jakarta. Menteri Luar Negeri (Menlu), Marty Natalegawa, menolak menyebut langkah kebijakan kerja sama perdagangan Indonesia sebagai penyebab kebangkrutan para peternak sapi di Australia terutama bagian utara.<br /><br />“Terlalu jauh untuk mengatakan bahwa Indonesia sudah membuat peternak sapi Australia bangkrut,” kata Marty di kantornya di Jakarta, Jumat.<br />Menurut Marty, pendekatan kerja sama ekonomi sudah prinsip dasarnya adalah saling menguntungkan supaya bisa bertahan lama.<br /><br />Oleh karena itu, Indonesia dalam hubungan ekonomi dengan Australia terkait produk daging sapi pada beberapa tahun terakhir menyampaikan pendekatan bukan saja berbentuk perdagangan melainkan juga investasi.<br /><br />“Indonesia tentunya berkeinginan untuk membangun industri peternakan sapi serta kapasitas pedagangnya juga,” ujar Marty.<br /><br />“Oleh karena itu, kepada pihak Australia kami mengundang mereka untuk bukan hanya berdagang tetapi juga bedin ekstasi dan secara bersamaan meningkatkan kapasitas peternakan sapi di Indonesia,” kata dia menambahkan.<br /><br />Media Australia, ABC, sempat melaporkan berita terkait krisis yang melanda peternak sapi di beberapa bagian Australia dan menyebut kebijakan penghentian ekspor daging ke Indonesia pada 2011 serta rencana swasembada daging oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu penyebabnya.<br />Sebelumnya, Menteri Pertanian negara bagian Queensland, John McVeigh, sempat berada di Jakarta bersama Menteri Industri Primer Wilayah Utara Australia untuk melobi pemerintah Indonesia berkaitan pemulihan perdagangan ternak.<br /><br />“Larangan sementara perdagangan ekspor ternak dua tahun lalu oleh pemerintah Partai buruh menimbulkan keprihatinan dan kebingungan di kalangan mitra-mitra Indonesia dalam industri daging sapi,” kata dia sebagaimana dilaporkan ABC.<br /><br />Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Suswono pada awal bulan lalu menyatakan optimis swasembada daging bisa tercapai pada 2014.<br /><br />Meskipun demikian, Mentan belakangan menyatakan Perum Bulog bakal melakukan impor daging untuk menstabilkan harga di pasar khusus untuk di DKI Jakarta dan Jawa Barat.<br />“Sudah disetujui daging impor untuk operasi pasar yang tentunya masuk ke pasar hanya untuk DKI (Jakarta) dan Jawa Barat,” kata Suswono pada Rabu (22/5). (hr/rol)<br /><br /><br />Sumber: <a href="http://www.dakwatuna.com/2013/05/24/33802/marty-tolak-indonesia-disebut-bangkrutkan-peternak-sapi-australia/#ixzz2UFgZzF1l" rel="nofollow">http://www.dakwatuna.com/2013/05/24/33802/marty-tolak-indonesia-disebut-bangkrutkan-peternak-sapi-australia/#ixzz2UFgZzF1l</a>

Jakarta. Menteri Luar Negeri (Menlu), Marty Natalegawa, menolak menyebut langkah kebijakan kerja sama perdagangan Indonesia sebagai penyebab...

Baca selengkapnya »

Penanganan Fakir Miskin Harus Terukur

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm4ws5zCBjoDS3Ptaik9Nhvs2ETUclsnRMqXQd14AJscTYMZEYzKjfXkWYJaM29qZiBB_ZxH05aqUxdyQjidxOyrJBeRkX047X0SXDeIMGQJFO6CwrivXKPwXHIuO_QekeY5ZrvDHwRC-I/s1600/jazuli.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="203" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm4ws5zCBjoDS3Ptaik9Nhvs2ETUclsnRMqXQd14AJscTYMZEYzKjfXkWYJaM29qZiBB_ZxH05aqUxdyQjidxOyrJBeRkX047X0SXDeIMGQJFO6CwrivXKPwXHIuO_QekeY5ZrvDHwRC-I/s320/jazuli.JPG" width="320" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">KH. <span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">Jazuli Juwaini</span> (Cagub Prov. Banten)</td></tr></tbody></table>JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, menilai penanganan fakir miskin harus terukur.<br /><br />Itu sebabnya Badan Pusat Statistik (BPS) harus menyediakan data yang betul tentang jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jika tidak, penanganan kaum fakir miskin ini bisa tidak tepat sasaran padahal Undang-Undang Fakir Miskin sudah disahkan pada Juli lalu.<br /><br />”Oleh karena itu, BPS dalam menentukan data-data ini sebaiknya bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan instansi lainnya untuk menyusun peta kemiskinan. Agar ke depan hanya ada satu peta fakir miskin di seluruh Indonesia. Peta tersebut merupakan peta resmi dan memuat data kemiskinan, lengkap dengan nama dan alamatnya,” ujar Jazuli di Jakarta, Selasa (27/9/2011).<br /><br />Data terbaru yang dilansir BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2011 berjumlah 30,02 juta atau 12,49 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan data Maret 2010 berjumlah 31,02 juta jiwa atau sekitar 13,33 persen dari total penduduk Indonesia, terjadi penurunan meski tidak signifikan yaitu sebesar 0,84 persen.<br /><br />Jika mengamati kondisi realitas di masyarakat, menurut Jazuli, tampak sekali angka penurunan kemiskinan tidak sebanding dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini.<br /><br />Hal itu dapat dilihat dari semakin tingginya angka pe­ngang­guran, lemahnya daya beli masyarakat, dan muncu­lnya daerah-daerah baru yang merupakan kantong kemis­kinan. Di lain pihak, jumlah gelandangan dan pengemis terutama di kota-kota besar semakin meningkat.<br /><br />Indonesia, menurut Jazuli, yang sebelumnya menempati peringkat 15, kini naik menjadi peringkat 5 besar negara dengan jumlah gelandangan dan pengemis terbesar di dunia, yaitu diperkirakan sekitar 15 juta jiwa.<br /><br />Belum lagi jika mau mengkritik masalah garis kemiskinan sebesar Rp 233.740 yang ditetapkan BPS pada tahun 2011, menurut Jazuli, secara faktual pendapatan Rp 233.740 dalam memenuhi kebutuhan selama satu bulan atau Rp 7.791,33 per hari tidak mencukupi untuk hidup layak.<br /><br />Garis kemiskinan yang dibuat BPS merupakan rata-rata nasional dari 33 provinsi untuk daerah perkotaan dan pedesaan.<br /><br />Penghitungan garis kemiskinan didasarkan pada database pengeluaran konsumsi dari 68.000 sampel rumah tangga di seluruh Indonesia yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Karena dihitung berdasarkan survei, angka kemiskinan yang dihasilkan pada dasarnya hanyalah estimasi.<br /><br />”Oleh karena itu, memang sebaiknya ada evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan pendataan sehingga akan diperoleh data kemiskinan yang lebih berkualitas. Atau dapat juga mengacu pada standar kemiskinan Bank Dunia yaitu 2 dollar per hari,” ujar Jazuli.  <span class="Apple-style-span" style="font-size: x-small;">[Sumber: <span class="Apple-style-span" style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="c_abu01_kompas2011" style="color: #333333;">Imam Prihadiyoko,</span><span class="c_abu01_kompas2011"><span class="Apple-style-span" style="color: #818181;"> </span></span><span class="c_abu01_kompas2011" style="color: #333333;">Agus Mulyadi</span><span class="c_abu01_kompas2011" style="color: #333333;">, kompas.com/27/9/2011]</span></span></span><br /><span id="fullpost"> </span>

KH.  Jazuli Juwaini  (Cagub Prov. Banten) JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, menilai penanganan fa...

Baca selengkapnya »

Mudik Lebaran, Perhatikan Keamanan dan Keselamatan Penumpang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ0Yw6hehmRchIs3x0U_zvSilmAiknL_-rk905lS33o48mzlZzy6-p71hFKS7Lpu7MQeEU61WAQLEslzTuO0WIB-Mf9hODJDI45UfobT_6A1nULiLC_61GNZu5XOyNyvME7LuAYK4uaJYD/s1600/Mudik.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ0Yw6hehmRchIs3x0U_zvSilmAiknL_-rk905lS33o48mzlZzy6-p71hFKS7Lpu7MQeEU61WAQLEslzTuO0WIB-Mf9hODJDI45UfobT_6A1nULiLC_61GNZu5XOyNyvME7LuAYK4uaJYD/s1600/Mudik.JPG" /></a></div><span id="fullpost"> </span><br />JAKARTA - Peningkatan jumlah pemudik yang diprediksi mencapai 15,44 juta penumpang pada Lebaran kali ini harus diikuti dengan peningkatan pelayanan transportasi publik. Selain faktor keamanan, faktor keselamatan dan kelaikan angkutan juga harus menjadi perhatian.<br /><br />Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal dalam rilisnya kepada okezone, di Jakarta, Minggu (21/8/2011).<br /><br />Dalam pandangan Kamal, faktor kelaikan angkutan, keselamatan dan keamanan penumpang kerap diabaikan saat puncak arus mudik. Tak heran bila angka kecelakaan pada saat mudik Lebaran, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.<br /><br />"Jika melihat proporsi peningkatan pemudik dengan motor yang mencapai 56,35% dan mobil 30,78%, Kami khawatir angka kecelakaan lalu lintas sulit ditekan. Apalagi sepeda motor terbukti penyumbang penyebab kecelakaan lalu lintas terbesar, sisanya bus, truk dan container," ungkapnya.<br /><br />Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP PKS ini mengatakan, selama tahun 2009—2010, kinerja kementerian perhubungan belum menunjukan perbaikan pelayanan transportasi. Dibidang transportasi darat, angka kecelakaan masih tinggi. Sebagai contoh pada penyelenggaraan mudik tahun 2010, H+3 pascalebaran 2010 telah terjadi 1.098 kecelakaan lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia. Kerugian materiil diprediksi mencapai Rp 4,17 miliar.<br /><br />"Meski jumlah kecelakaan menurun di tahun 2010, namun nilai kerugian materil meningkat lebih dari 100%," jelasnya.<br /><br />Menurut Kamal, sampai saat ini pelaksanaan 4 paket UU transportasi yaitu UU No.23/2007 tentang Perkeretaapian, UU No. 17/2008 tentang Pelayaran, UU No. 1/2009 tentang Penerbangan dan UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) masih jalan ditempat.<br /><br />"Berbagai amanat keempat UU tersebut seperti pembuatan peraturan turunan, pembentukan badan dan amanat untuk audit belum dilaksanakan," lanjut salah satu politisi muda di parlemen ini.<br /><br />Untuk itu, legislator dari daerah pemilihan Sumatera Selatan ini mendesak pemerintah untuk meningkatkan perannya dalam membina penyelenggaraan transportasi meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan, sebagaimana diamanatkan oleh keempat UU transportasi tersebut. (ahm) [okezone.com/21/8/2011]

JAKARTA - Peningkatan jumlah pemudik yang diprediksi mencapai 15,44 juta penumpang pada Lebaran kali ini harus diikuti dengan peningkatan p...

Baca selengkapnya »

Belanja Bareng Anak Yatim Raih Rekor MURI

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4e1FesDJHmsZNX2OU6q9YZNWv4e_nEg1ulfrZgRvl97BhC3a4uB67pCaK_RmYTbyoWHiSLAiKIaEgaKsj-ehyphenhypheneq6cwBtjlivLmV7MLcFWdtuBjQpixtXci-mTFspnclQnbcKXFbsXvzcL/s1600/anak+yatim.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4e1FesDJHmsZNX2OU6q9YZNWv4e_nEg1ulfrZgRvl97BhC3a4uB67pCaK_RmYTbyoWHiSLAiKIaEgaKsj-ehyphenhypheneq6cwBtjlivLmV7MLcFWdtuBjQpixtXci-mTFspnclQnbcKXFbsXvzcL/s1600/anak+yatim.jpg" /></a></div><span id="fullpost">Tiga ribu lebih anak yatim di Indonesia serentak berbelanja bersama. Acara yang digagas oleh Penasehat Program Kepedulian Pemberdayaan Umat (PKPU) ini memecahkan rekor MURI.<br /><br />Di Jakarta, acara ini dipusatkan di Carrefour Cempaka Putih yang dihadiri 400 anak yatim. Acara ini juga dihadiri Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri, Penasehat PKPU Hidayat Nurwahid, dan Pemilik Para Group, sekaligus Presiden Komisaris PT Carrefour Indonesia, Chairul Tanjung.<br /><br />Belanja Bareng Yatim ini digagas oleh lembaga kemanusiaan nasional PKPU bekerjasama dengan Lintasarta Indonesia, PT Telkom Indonesia, Carrefour Indonesia dan sejumlah lembaga perusahaan lainnya yang didanai oleh donatur PKPU baik secara individu maupun perusahaan.<br /><br />"Ini tahun ketiga kita, dilaksanakan serentak di 16 provinsi dan 24 kota yang diikuti total oleh 3.333 anak yatim," ungkap Direktur Utama PKPU, Agung Notowiguno, dalam acara itu.<br /><br />Agung menjelaskan, di pusat, belanja bareng ini diikuti 1.600 anak yatim di delapan titik yang bekerjasama juga dengan 40 yayasan serta sisanya dilakukan di 24 kota besar lainnya. Dari program ini, setiap anak yatim diberikan voucher belanja dan dipersilahkan memilih belanjaan yang disukai dan dibutuhkan terutama untuk kebutuhan lebaran.<br /><br />Kemudian, Ketua Museum Rekor Indonesia (MURI), Jaya Suprana memberikan penghargaan pencatatan rekor kepada PKPU yang diberikan kepada  Hidayat Nurwahid, Komisaris Utama PT Carrefour Indonesia, Chairul Tanjung  dan Gatot dari PT Telkom Indonesia.<br /><br />"Rekor ini adalah rekor belanja bersama anak yatim yang dilakukan serentak dengan peserta terbanyak di Indonesia dan bahkan rekor dunia," ungkap Jaya Suprana. [vivanews.com 14/8/2011] </span>

Tiga ribu lebih anak yatim di Indonesia serentak berbelanja bersama. Acara yang digagas oleh Penasehat Program Kepedulian Pemberdayaan Umat ...

Baca selengkapnya »